Shariah Life

Live Under The Islamic Shariah

Kendala Sosialisasi Perbankan Syariah di Indonesia

Posted by shariahlife on January 15, 2007

Tulisan: Ikhwan Abidin Basri, MA

Di awal dasawarsa 1990-an dan tepatnya pada tahun 1992 suatu perkembangan baru terjadi dalam sistem perbankan di Indonesia. Perkembangan tersebut adalah didirikannya sebuah perbankan yang bernuansa Islam atau syariah dengan landasan operasi berbasis bagi hasil (profit sharing) yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perkembangan tersebut patut disambut gembira karena sebagian umat Islam Indonesia masih ragu-ragu untuk bermuamalah dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga. Dengan didirikannya BMI maka diharapkan keragu-raguan itu menjadi hilang karena kini mereka dapat bermuamalah dengan bank yang beroperasi tanpa faidah (bunga). Dengan demikian umat Islam diharapkan dapat berperan optimal dalam industri berbankan di tanah air.

Dalam paragraf di atas dikatakan bahwa perbankan berbasis profit sharing itu bernuansa Islam atau syariah lebih disebabkan karena masih ada kesan kurang sreg untuk secara totalitas mengadopsi sistem muamalah maliyah Islamiyah atau ada semacam alergi atau fobia dengan yang namanya syariah atau Islam dalam persepektif ekonomi. Kenyataannya, pada waktu itu banyak kalangan tertentu yang kemudian khawatir bahwa dengan didirikannya bank (bernuansa) Islam akan mengingatkan umat Islam kepada Piagam Jakarta dan pada gilirannya mereka akan menuntut implementasinya bagi umat Islam.
Meskipun pada akhirnya kekhawatiran semacam itu hanyalah bayangan belaka tetapi perjalanan BMI selama beberapa tahun sejak didirikannya hingga tahun 1999 terkesan banci. Ini disebabkan karena simbol-simbol Islam dihindari dan diganti dengan lambang-lambang netral. Jadi akhirnya kita melihat bahwa BMI dapat beroperasi karena ada undang-undang perbankan yang mengakui operasi perbankan dengan suku bunga nol per sen. Keadaan ini mirip dengan proses berdirinya bank Islam di Turkey untuk pertama kalinya pada tahun 1983. Dalam tahun itu Dewan Menteri mendekritkan undang-undang khusus no. 83/7506 tentang Special Finance House. Undang-undang ini memuat 17 pasal dan menjelaskan metode dan prosedur mendirikan Lembaga Keuangan Khusus. Yang sangat mencolok dalam undang-undang perbankan ini adalah bahwa tak dijumpai kata-kata “Islam” atau “syariah”.

Dalam kenyataan di lapangan banyak dijumpai kemungkinan-kemungkinan praktek muamalah keuangan yang berbasis profit sharing tetapi belum tentu Islami. Misalnya seorang individu A meminjamkan modal kepada individu B dengan kontrak bagi hasil 40:60. Sepintas kontrak demikian mirip dengan akad mudhorobah karena secara lahiriah memang demikianlah sebuah akad mudhorobah. Namun harus kita ketahui bahwa kontrak mudhorobah itu tidak cukup dengan bagi hasil seperti itu. Dalam mudhorobah ada syarat dan rukunnya. Persyaratan ini kadang-kadang berkaitan dengan shohibul mal (investor), mudhorib (enterpreaneur), ra’sul maal (modal) dan ribh (keuntungan). Sementara rukunnya bisa hanya dua, kalau mengikuti madzab Hanafi, yaitu Ijab dan Qobul; dan bisa jadi tiga kalau mengikuti pendapat jumhur yaitu adanya investor, enterpreanuer dan modal. Persoalan-persoalan yang menyangkut masalah syarat dan rukun serta aspek hukum (legal aspect) kontrak mudhorobah harus diselenggarakan dengan ketentuan syariah yang berlaku secara total dan tidak parsial.

Menilik kasus di atas, basis transaksi nol per sen dalam muamalah keuangan tidaklah menjamin bahwa kontrak tersebut benar menurut syara’ meskipun sudah benar menurut prinsip bagi hasil. Karena itu perbankan berbasis bagi hasil dengan suku bunga nol per sen masih merupakan necessary condition bagi perbankan syariah.

Dengan disahkannya undang-undang perbankan no. 10/1998 yang mengakui dwi sistem (dual system) perbankan yaitu perbankan konvensional dan syariah, maka pintu telah dibuka selebar-lebarnya untuk bermuamalah maliyah secara syariah. Dengan undang-undang yang baru ini pula maka atmosfer industri perbankan di Indonesia mulai melihat secercah harapan menyusul keterpurukan sektor riil dan keuangan akibat krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan.
Menyusul undang-undang baru ini pula bermunculan keinginan kuat dari beberapa bank nasional untuk mendirikan cabang syariah (shariah full pledge branch) atau bank-bank syariah baru dua di antaranya malah sudah beroperasi seperti bank IFI dan Bank Syariah Mandiri. Bank Bukopin dan Bank Jabar dalam proses pembentukan cabang syariah, sementara BNI, BII dan Bank Niaga dalam proses pengkajian studi kelayakan untuk membuat cabang syariah. Penulis optimis bahwa akan ada lagi bank-bank yang berminat untuk membuka cabang-cabang syariah di masa mendatang.

Kendala

Indonesia adalah sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Sisi ini patut menjadi potensi aset yang kuat jika dibarengi dengan kualitas SDM yang memadai. Sayang sekali potensi kependudukan yang begitu besar ternyata tidak secara otomatis memuluskan pelaksanaan sosialisasi perbankan syariah. Mayoritas masyarakat Muslim masih buta tentang bank syariah termasuk juga para akademisi, profesional dan bahkan ulama. Karena itu sekalipun undang-undang perbankan sudah mengakomodasi dwi fungsi sistem perbankan, tetapi gayung itu ternyata kurang bersambut dalam masyarakat. Hal ini mungkin saja disebabkan karena beberapa faktor antara lain:

1. Issu perbankan Islam merupakan issu yang relatif masih baru dalam dunia Islam.

Pada konperensi para Menteri Luar Negeri OKI di Karachi pada tahun 1970 sebuah resolusi penting berhasil diloloskan. Resolusi itu merekomendasikan agar dibuat suatu kajian untuk mendirikan Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank for Trade and Development). Resolusi ini kemudian ditindak lanjuti pada Konperensi para Menteri Luar Negeri negara-negara Islam di Bengazi, Libya pada tahun 1973. Dari hasil-hasil konperensi itulah maka kemudian didirikan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank, IBB) pada bulan Oktober 1975. Menyusul berdirinya IDB, negara-negara Arab mulai terkena demam untuk mendirikan bank-bank Islam sehingga dalam waktu dua tahun sejak berdirinya IDB sudah ada empat bank Islam lagi yang didirikan dan menyebar di Timur Tengah yaitu di Uni Emirat Arab (Dubai Islamic Bank, 1975); Faisal Islamic Bank of Egypt, 1977; Faisal Islamic Bank of Sudan, 1977 dan Kuwait Finance House, 1977.

Pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an politik Orba sangat anti Islam dan karena itu akses hubungan dengan dunia Islam pada umumnya dan negara-negara Arab dibatasi dan diwaspadai. Situasi demikian menimbulkan ironi yaitu bahwa kendatipun kenyataannya Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, namun tampak terlihat kurang berperan dalam percaturan politik, ekonomi dan perdagangan di kalangan dunia Islam lainnya. Posisi demikian sepertinya sengaja dibuat dan terus dipertahankan oleh Orba sehingga perkembangan-perkembangan yang bernuansa Islamisasi baik itu di bidang ilmu pengetahuan maupun sosio-politik dan sosio-ekonomi yang bergejolak di dunia Islam khususnya di Timur Tengah luput dari perhatian atau, paling tidak, tidak dapat diikuti oleh saudara-saudara mereka di Indonesia secara seksama. Di lain pihak politik luar negeri dan paradigma pembangunan ekonomi Indonesia berorientasi kepada Barat kapitalis. Sebenarnya proses pembangunan yang dilaksanakan lewat PELITA itu dimotori oleh bantuan luar yang dihimpun lewat IGGI dan terkesan menghindari bantuan dan kerja sama dengan negara-negara Islam lainnya. Akibatnya kaum Muslimin di tanah air kurang sekali mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan dunia Islam lainnya kecuali dalam bidang-bidang yang sangat terbatas dan itupun dikelola oleh swata murni.

Begitulah akhirnya ketika tetangga kita Malaysia mendirikan bank Islam pertama kalinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983, kita terbelalak melihat jiran kita yang begitu dinamik padahal sebelumnya mereka banyak belajar dari Indonesia. Inovasi Malaysia mendirikan BIMB ternyata tidak mendorong kaum Muslimin Indonesia untuk fastabiqul khoirot mendirikan bank yang sama. Bila kita mengingat situasi politik dan ekonomi masa itu, boro-boro mendirikan bank Islam, mendirikan lembaga keuangan Islam skala gurem sekalipun tidak mungkin. Bukan saja karena tidak ada sumber daya manusia dan modal untuk itu melainkan juga karena pemerintah RI sendiri waktu itu tidak menaruh perhatian dan niat untuk mendirikan bank Islam. Di samping itu juga masyarakat Muslim tidak dirangsang atau beri arahan untuk memiliki perhatian ke arah pembentukan lembaga keuangan Islam yang mandiri.

2. Pengabaian Fikih Muamalah

Suatu keanehan dan ironi dalam praktek keislaman kita selama ini adalah terlalu memperhatikan fikih ibadah saja. Rasanya kita seperti dipacu untuk mengetahui syarat dan rukun wudhu atau pembatal-pembatal wudhu dari kitab-kitab fikih kalau perlu lengkap dengan dalil dari al-Qur’an dan hadits. Hal yang sama juga terjadi seperti dalam sholat, zakat, puasa dan haji atau umrah. Dalam aspek-aspek ubudiyyah mahdhoh ini kaum Muslimin tampak benar-benar menguras tenaga dan fikiran bahkan jika diperlukan dengan otot sekalipun untuk membuktikan kebenaran mazhab yang dianut. Akan tetapi kalau persoalan itu berubah kepada muamalah umum atau maliyah (keuangan) dan perdagangan, situasinya menjadi sangat berlainan. Mereka, secara a priori, seakan-akan melihat tatanan, lembaga dan kondisinya sudah sesuai dengan ruh Islam sehingga tak perlu berbantah-bantahan, bersitegang urat leher atau adu kitab kuning dalam ikhtilaf.

Pengabaian terhadap fikih muamalah sesungguhnya sudah berjalan cukup panjang dalam sejarah Islam yakni ketika kekuasaan-kekuasaan kerajaan Islam dikalahkan oleh kekuatan penjajah Eropah dan sistem sosial, ekonomi dan perdagangan digantikan dengan sistem Barat. Akibat dari pengabaian yang berkepanjangan ini justru menyebabkan kematian fikih muamalah itu sendiri. Aspek fikih ini menjadi jumud, mandeg, karatan dan kusam karena tidak pernah disentuh dan dipakai. Sebaliknya kita melihat dinamika fikih ibadah karena ia selalu dipergunakan dan diamalkan sehingga ia selalu aktual. Di samping itu para ulamanyapun banyak sekali dan kita tidak terlalu khawatir akan kehabisan kader. Tetapi dalam persolan fikih muamalah kondisinya sangat berbeda. Selain aspek fikih ini hampir menjadi besi tua, juga ulama di bidang ini sangat langka.

3. Ikhtilaf ulama tentang haramnya bunga.

Penulis sering mengalami kekagetan dalam berdiskusi dengan banyak teman dari berbagai kalangan dan latar belakang. Mereka ada yang berkata bahwa bunga itu tidak haram. Pendapat semacam ini bagi penulis tidak terlalu mengagetkan. Yang mengagetkan adalah mereka bilang bahwa riba itu tidak haram. Lantas saya tunjukkan bagaimana anda menterjemahkan surat al-Baqoroh 275 padahal di situ jelas dikatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sinilah mereka baru menyadari bahwa selama ini keyakinan mereka tentang bunga dan riba tidak berpijak pada pengetahuan yang benar tentang persolaan itu. Namun hal itu kemudian terus dijaga dan dipertahankan tanpa ada keinginan untuk melakukan pengujian kembali dengan pemahaman yang benar.

Ikhtilaf ulama di seputar haramnya bunga bank sebenarnya tidak seheboh ikhtilaf mereka pada persoalan muzaro’ah (bagi hasil pertanian) misalnya. Apa lagi pada jaman sekarang sangat dimungkinkan perwujudan suatu kesepakatan pendapat (ijma’) karena sarana komunikasi dan informasi sudah demikian maju sehingga siapapun ulama yang mempunyai perbedaan pendapat dalam suatu persoalan akan dapat dengan mudah dikontak dan diajak melakukan seminar atau konperensi untuk menuntaskan hukum persoalan yang diperselisihkan tersebut. Agaknya hal inilah yang mendorong seorang pakar ekonomi Islam asal Pakistan M. Akram Khan mengatakan bahwa hukum haramnya bunga bank telah menjadi suatu kesepakatan di kalangan para ulama masa kini karena sudah banyak sekali seminar dan konperensi tentang perbankan dan ekonomi Islam yang digelar baik itu dalam skala nasional maupun internasional di mana tak seorangpun menyanggahnya.

Sosialisasi perbankan syariah masih terkendala oleh kenyataan di masyarakat kita di mana kalangan tertentu, biasanya ormas Islam atau ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat, masih enggan berbicara tentang haramnya bunga bank. Sebagian ada yang memang menganggap enteng persoalan tersebut dan sebagian lainnya merasa sudah cukup nyaman dan mapan dengan kondisi lembaga keuangan yang berbasis riba ini. Dalam menghadapi segmen masyarakat Muslim yang seperti ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan tertentu yang dapat menjembatani silang pendapat namun tetap menjaga ikatan ukhuwah Islamiyah.

4. Terbatasnya Sumber Daya Insani (SDI).

Tidak terlalu salah bila dikatakan bahwa SDI bank syariah pada umumnya adalah tenaga karbitan. Hal ini disebabkan karena bank syariah ketika didirikan memerlukan SDI yang profesional dan instant. Karena itu pemecahan persoalan ini dalam jangka pendek adalah dengan memberikan pelatihan, worshop atau kursus. Persoalan ini sangat wajar terjadi karena sumber daya manusia yang memiliki bekal ketrampilan dan pengetahuan tentang perbankan konvensional tidak secara otomatis dapat dioperasikan pada perbankan syariah. Mereka membutuhkan ketrampilan baru di bidang ini yang didapat dari training, worshop atau kursus. Sayangnya lembaga penyedia pelatihan semacam ini masih sangat jarang seperti Tazkia Insitute, IBI, Muamalat Insitute dan SEBI. Selama ini pelatihan hanya diberikan kepada lembaga-lembaga keuangan seperti bank-bank yang berminat untuk mengkonversikan cabangnya menjadi cabang syariah. Memang ada juga untuk umum tetapi biayanya memang agak mahal untuk hitungan mahasiswa dan pemula.

Pada tataran teoritis dan konseptual masih dirasakan sangat kekurangan pakar yang benar-benar menyelami usul fikih, fikih muamalah dan ilmu ekonomi konvensional (Economics). Figur seperti ini benar-benar langka bukan saja bagi masyarkat Islam di Indonesia melainkan juga di banyak negara termasuk di Arab Saudi, Mesir dan Pakistan. Yang banyak adalah para pakar ekonomi yang fasih berbicara tentang ilmu ekonomi tetapi awam dalam usul fikih atau fikih muamalah. Atau pakar yang mahir dalam fikih dan usul fikih tetapi buta tentang ekonomi konvensional. Persoalan ini memang persoalan akademik yang pemecahannya melibatkan perubahan dalam kurikulum dan silabi.

Pendekatan Solusi

Untuk memuluskan proses sosialisasi perbankan syariah di tanah air perlu kiranya melakukan berbagai pendekatan yang bersifat sosio-kultural, sosio-politik dan akademisi. Terhadap para kiyai atau ulama yang masih meragukan hukum haramnya bunga bank perlu dilakukan pendekatan konstruktif untuk mencari titik temu kesamaan pandangan dan status hukum. Sekiranya pendekatan yang ditempuh tersebut tidak menghasilkan kesamaan pandangan, dan hal ini mungkin sekali terjadi, maka agenda sosialisasi perbankan syariah tetap jalan dan jangan sampai pihak yang tidak sepakat lantas merendahkan upaya luhur ini dengan su’uddhon bahwa mereka ini tidak mengenal spirit Islam atau mengecap mereka sebagai Islam simbolis, Islam tekstualis atau Islam skriptualis dan lain sebagainya.

Pemerintah perlu memiliki political will untuk proses ini sebab keberhasilan dan kegagalan sosialisasi perbankan syariah di tanah air banyak bergantung pada kemauan politik pemerintah. Hal ini perlu ditegaskan karena undang-undang perbankan no. 10/ 1998 tentang dwi sistem perbankan adalah produk pemerintahan Habibie bukan pemerintahan Gus Dur. Untuk itu diharapkan pemerintah sekarang memberikan perhatian yang memadai terhadap persoalan sosialisasi ini sehingga kinerja perbankan syariah membaik, efisian dan kompetitif.

Mengingat bahwa kendala jangka panjang di bidang perbankan syariah menyangkut penyediaan tenaga, pakar dan praktisi yang benar-benar memahami bukan saja fikih muamalah, usul fikih dan ilmu ekonomi modern melainkan juga menghayati ruh dan falsafah syariah Islamiyah secara utuh dan konprehensif, maka perlu didirikan semacam Fakultas Ekonomi Islam atau Jurusan Ekonomi Islam dengan kurikulum standar internasional seperti yang kini diberlakukan pada International Institute of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan; University Islam Antarbangsa Kuala Lumpur, Malaysia; Faculty of Islamic Economics, Imam Muhammad University Riyadh, Saudi Arabia atau Imam Sadiq University di Taheran, Iran. Pendirian fakultas Ekonomi Islam di Indonesia ini memerlukan peran sentral departemen Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan baru di bidang kurikulum Fakultas Ekonomi yang memungkinkan diakomodasinya kurikulum Ekonomi Islam. Dengan demikian persoalan tentang kelangkaan SDI dalam perbankan syariah untuk jangka panjang akan dapat dihapuskan sehingga dapat berjalan dengan efisien, profesional dan kompetitif. Semoga.

sumber : Tazkia Cendekia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: