Shariah Life

Live Under The Islamic Shariah

Tantangan Perbankan Syariah

Posted by shariahlife on January 16, 2007

Tulisan Oleh : Mulya E Siregar dan Nasirwan (Peneliti Senior Biro Perbankan Syariah BI)
Sumber : Republika

Secara historis, konsepsi dan praktek transaksi ekonomi yang sejalan dengan prinsip syariah telah dikembangkan sejak lama. Namun awal sejarah perbankan syariah modern relatif baru, yaitu sejak pendirian Mit Ghamir Bank di Mesir oleh Dr-Ahmad El-Najar pada tahun 1963.

Bank pedesaan yang beroperasi tanpa bunga dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah ini dinilai berhasil. Tapi pada tahun 1967 ditutup karena alasan politis.

Eksperimentasi lainnya dilakukan SA Irshad di Karachi, Pakistan, pada 1965. Namun, bank syariah yang dikembangkannya gagal karena kesalahan manajemen dan tidak adanya pengawasan serta pembinaan dari otoritas perbankan setempat.

Terlepas dari kegagalan tersebut, kedua eksperimentasi itu menghilangkan hambatan psikologis implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan modern. Sejak itu mulai tumbuh bank-bank syariah, yang relatif lebih besar, khususnya di kawasan negara-negara teluk. Dan pada tahun 2000 terdapat 176 bank/lembaga keuangan yang tersebar di lebih dari 30 negara dengan total aset sekitar 147,7 milyar dolar AS.

Di Indonesia, perbankan syariah sudah ada sejak 1992. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Namun, pada dekade hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah boleh dibilang agak lambat.

Pasalnya, sebelum terbitnya UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistim operasional bank syariah, kecuali UU No 7 Tahun 1992 dan PP No 72 Tahun 1992.

Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992 itu bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional.

Karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariahkan”, dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional.

Sementara PP No 72 Tahun 1992 (pasal 6) yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari UU No 7 Tahun 1992 menentukan bahwa bank umum dan BPR yang kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Begitu juga sebaliknya.

Peraturan itu menjadi pembatas bagi berkembangnya bank syariah, karena jalur pertumbuhan jaringan kantor bank syariah hanya melalui perluasan kantor bank syariah yang telah ada atau pembukaan bank baru yang relatif besar ongkosnya. Situasi demikian membuat BMI menjadi pemain tunggal di pasar dengan sejumlah problemanya, terutama berkaitan dengan masalah pengelolaan likuiditas dan mitra kerjasama.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No 10 tahun 1998, maka landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Semakin kokoh lagi setelah didukung UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain mengatur bank syariah, kedua UU tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai menerapkan sistem perbankan ganda atau dual banking system, yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel. Maka, kemudian lahir unit usaha syariah Bank IFI, Bank BNI, dan Bank Jabar. Sedangkan Bank Syariah Mandiri (BSM), yang sebelumnya merupakan bank konvensional bernama Bank Susila Bakti (BSB), lahir sebagai bank syariah murni seperti BMI.

Pengembangan perbankan syariah nasional pada dasarnya merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional. Sedikitnya ada empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan yang berdasarkan prinsip Islam tersebut.

Pertama, memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Kedua, terciptanya dual banking system di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral, yang pada gilirannya akan meningkatkan market disciplines dan pelayanan bagi masyarakat.

Ketiga, mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. Karena pengembangan bank syariah sebagai alternatif dari bank konvensional akan memberikan penyebaran risiko keuangan yang lebih baik. Keempat, mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi kegiatan spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Kendala Sebagai suatu industri baru, banyak kendala dan tantangan yang dihadapi bank syariah. Adanya UU No 10 tahun 1998 dan UU No 23 tahun 1999 saja tidak cukup. Yang lebih utama, pengembangan perbankan syariah juga harus market driven. Bank syariah akan dapat berkembang dengan baik bila mengacu pada demand masyarakat akan produk dan jasanya.

Sayangnya, pemahaman masyarakat soal perbankan syariah belum memadai. Hasil penelitian DPNP-BI bekerjasama dengan tiga universitas di pulau Jawa pada tahun 2000 menunjukkan masih banyak terjadi kesalahpahaman dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah.

Sebanyak 94 persen dari 4000 responden yang telah dijelaskan mengenai sistem perbankan syariah mengakui bahwa sistem bagi hasil (profit sharing) adalah sistem yang dinilai universal dan dapat diterima karena bersifat menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah. Disamping itu awareness masyarakat akan eksistensi sistem perbankan syariah juga relatif tinggi (79 persen).

Namun pemahaman tentang keunikan dan karakteristik dari produk-produk perbankan syariah masih sangat rendah. Bahkan terdapat kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat yang menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional (10,2 persen dari 1500 responden di Jawa Timur). Sedanghkan bagi hasil atau marjin/mark-up akad murabaha (prinsip jual beli) yang digunakan bank syariah dianggap sama saja dengan bunga (16,5 persen dari 1500 responden di Jawa Timur).

Kecurigaan dan ketidak puasan tersebut didasarkan pada pengalaman interaksi dengan sejumlah bank syariah (khususnya BPRS) yang memang belum melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Selain itu ada juga karena prasangka, salah interpretasi, dan bias komunikasi dari masyarakat pengguna jasa bank syariah.

Permasalahan lainnya adalah kualitas SDM. Pada saat bank-bank syariah mulai tumbuh, keterdiaan SDM masih belum memadai. Ditambah lagi SDM yang sudah ada dan bekerja pada bank syariah masih ada yang belum memahami dan mampu mengkomunikasikan sistem syariah kepada masyarakat.

Kemudian perlu meningkatkan purifikasi praktik perbankan syariah yang konsisten dalam menerapkan prinsip dan kegiatan sesuai syariah. Penyimpangan dari konsepsi bank syariah akan menghilangkan jati diri dan keunikan bank syariah, yang pada gilirannya akan menghilangkan eksistensi bank syariah.

Berdasarkan riset DPNP-BI (2000) ada kecenderungan kekecewaan pengguna jasa perbankan syariah karena masih ada praktik-praktik yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga berakibat loyalitas dan kontinuitas penggunaan jasa bank tersebut tidak dapat dipertahankan lama.

Penyimpangan prinsip syariah dapat terjadi dalam berbagai derajat, misalnya hanya yang sekedar melakukan benchmarking tingkat bagi hasil atau marjin jual beli dengan tingkat bunga bank konvensional yang berlaku hingga penempatan dana menganggur pada bank-bank konvensional dengan motif memperoleh pendapatan bunga.

Dampak dari sosialisasi dan meningkatnya pengetahuan masyarakat pengguna jasa perbankan syariah membuat masyarakat lebih kritis dan menuntut agar bank-bank syariah dapat melakukan purifikasi kegiatan usahanya sehingga terhindar dari keragu-raguan adanya pelanggaran prinsip syariah dalam kegiatannya.

Sebenarnya mekanisme pengawasan telah diciptakan melalui kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank syariah, adanya kewajiban bahwa setiap produk dan jasa baru bank syariah untuk memperoleh fatwa kehalalannya terlebih dahulu pada Dewan Syariah Nasional MUI, serta fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia.

Tantangan Otoritas Perbankan

Kegiatan bisnis perbankan syariah mencakup berbagai aspek hukum temasuk hukum dagang, hukum perbankan, dan hukum perusahaan. Oleh karena hukum yang diberlakukan tersebut bersifat umum, maka pada bagian-bagian tertentu terdapat permasalahan lantaran adanya kontradiksi antara hukum positif yang berlaku dengan prinsip-prinsip syariah yang wajib diterapkan dalam perbankan syariah.

Kemudian perlu penyempurnaan ketentuan perbankan dan pengembangan sistem pengawasan yang efektif. Misalnya ketentuan mengenai kecukupan modal minimum (CAR) untuk bank syariah memerlukan sejumlah penyesuaian karena risiko dari berbagai asset utama bank syariah seperti mudarabah, musyarakah dan murabaha berbeda secara mendasar dengan kredit pada bank konvesional. Demikian pula ketentuan mengenai penilaian kualitas aktiva produktif dan lain-lain.

Dari sisi pengembangan perngawasan, pada prinsipnya 25 Core Principles for Effective Banking Supervision yang dikembangkan oleh Basle Committee on Banking Supervision juga perlu diadopsi oleh pengawas perbankan syariah. Hanya saja, selain mengadopsi prinsip yang berlaku universal juga harus dikaji hal-hal yang bersifat spesifik, antara lain soal ketentuan kehati-hatian, manajemen risiko, panduan pembiayaan yang mendukung praktik pembiayaan yang sehat, sistem akuntansi yang dapat mendukung financial transparency untuk perbankan syariah.

Hal terpenting lainnya yang tidak dapat dilupakan adalah peningkatan kualitas dan profesionalisme pengawas bank syariah, baik dari sisi pengetahuan aspek perbankan maupun prinsip-pirinsip syariah.

Kemudian otoritas perbankan juga harus mengembangkan instrumen moneter dan lembaga pendukung pasar keuangan perbankan syariah. Untuk keperluan yang bersifat mendasar dan pemenuhan kebutuhan likuiditas jangka pendek, kini telah tersedia instrumen sertifikat investasi mudarabah antarbank (IMA) dan aturan-aturan tentang pasar keuangan antar bank dengan prinsip syariah (PUAS), serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Ke depan perlu dikembangkan berbagai instrumen pasar keuangan serta pendirian lembaga-lembaga pendukung agar efesiensi dan profitabilitas pengelolaan dana bank-bank syariah dapat ditingkatkan.

Dari paparan di atas, akhirnya dapat dikemukakan bahwa keberhasilan pengembangan perbankan syariah bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan dalam penyusunan/penyempurnaan perangkat ketentuan hukum, mekanisme pembukaan jaringan, upaya penyebarluasan informasi, atau pelaksanaan pelatihan SDM semata-mata, tetapi juga sangat ditentukan oleh para pelaku ekonomi yaitu para bankir, nasabah, dan mitra dalam memanfaatkan bank syariah sebagai bagian dari sistem keuangan yang universal dan membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia.

Hal ini dapat berlangsung dengan baik bila semua pihak bersedia mempelajari perbankan syariah sebagai suatu sistem yang dapat dikaji secara ilmiah, sehingga memungkinkan terjadinya “paradigma shift” seperti yang mulai berlangsung di beberapa negara-negara non-muslim.

6 Responses to “Tantangan Perbankan Syariah”

  1. Syukron jazakumullah atas artikelnya🙂

  2. […] Mulya E., dan Nasirwan, Tantangan Perbankan Syariah, http://www.shariahlife.wordpress.com/ 15 Januari […]

  3. […] Mulya E., dan Nasirwan, Tantangan Perbankan Syariah, http://www.shariahlife.wordpress.com/ 15 Januari […]

  4. chotim said

    Mksh bgt artikelnya, udh bantu buat data-data tugas. thxs bgt

  5. ayoeng said

    saLam.

    Pengen tahu sumber utamanya di republika. Mau visit & baca Langsung tapi beLum dapet juga. Bisa toLong di informasikan???.

    Terimaksih.
    WassaLam.

  6. […] Mulya E., dan Nasirwan, Tantangan Perbankan Syariah, http://www.shariahlife.wordpress.com/ 15 Januari […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: